Upaya Pemerintah Indonesia Melindungi Masyarakat dan Menjaga Stabilitas Ekonomi
Surya Media Indonesia, 5 April 2025
Di tengah dinamika geopolitik, ekonomi, dan fluktuasi pasar keuangan global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbukti kembali menjadi instrumen andal dalam meredam gejolak sekaligus menjaga daya tahan ekonomi nasional. Berikut kilas balik kerja keras APBN di sepanjang 2024 yang responsif dalam melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi dengan fiskal yang tetap terjaga sehat.
“Karena di dalam suasana naik turun, up and down, dalam suasana terjadinya gejolak dan tekanan selalu fallback posisi. Posisi yang diandalkan adalah APBN harus hadir melindungi masyarakat, melindungi ekonomi,” tutur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Januari, Jakarta, Senin (06/01/25).
APBN menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan
Berlanjutnya kekeringan di Indonesia akibat El Nino pada kuartal pertama 2024 membawa tekanan yang cukup berat di sektor pangan. Sementara di sisi global, disrupsi perdagangan imbas konflik geopolitik menambah tekanan terhadap rantai pasok.
Situasi tersebut memperburuk sisi supply. Penurunan produksi pertanian sempat memicu kenaikan inflasi volatile food yang mencapai 10,3% akibat lonjakan harga pangan. Bahkan harga beras kala itu mengalami kenaikan hingga 8% sehingga pemerintah harus menambah jumlah impor beras untuk menstabilkan harga.
Pemerintah memanfaatkan APBN untuk melindungi daya beli masyarakat dari tekanan harga pangan. Berbagai langkah ekstra ditempuh melalui pemberian bantuan pangan beras senilai Rp 26,2 triliun untuk 23,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM); bantuan pangan non tunai sebesar Rp44,3 triliun bagi 18,7 juta KPM; dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan senilai Rp11,3 triliun untuk 18,8 juta KPM.
Pemerintah juga melakukan intervensi untuk menahan laju kenaikan harga beras melalui operasi pasar stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP) dengan total anggaran keseluruhan operasi sebesar Rp1,78 triliun. Memadainya ketersediaan beras SPHP membantu masyarakat menengah bawah tetap bisa mendapatkan beras dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Upaya pemerintah melakukan stabilisasi harga pangan efektif menjaga konsumsi rumah tangga di kuartal I-2024 tumbuh 4,91%. Selain itu, pada periode yang sama konsumsi pemerintah juga melonjak sangat tinggi sebesar 19,91% didukung belanja pemerintah untuk operasional pemilu, langkah stabilisasi harga, serta pembayaran tunjangan hari raya (THR) ASN senilai 100%.
Tingkat konsumsi rumah tangga yang masih terjaga serta konsumsi pemerintah yang tumbuh tinggi di kuartal I tersebut menjadi katalis pertumbuhan di tengah tipisnya pertumbuhan investasi maupun melemahnya net ekspor akibat disrupsi perdagangan.
“Dengan upaya pemerintah yang luar biasa melalui instrumen APBN, ekonomi kita masih tetap terjaga di kuartal satu dengan pertumbuhan 5,11%,” ujar Menkeu.
Konsolidasi fiskal-moneter perkuat pilar stabilitas domestik
Memasuki triwulan kedua 2024, kondisi global masih memanas. Konflik Israel dan Iran yang memasuki babak baru berdampak pada melejitnya harga minyak dunia yang mendekati US$90 per barel, jauh di atas asumsi awal sebesar US$82 per barel. Selain itu, pelemahan ekonomi Tiongkok juga menambah risiko ketidakpastian global.
Lonjakan harga minyak, tekanan harga pangan, serta ketidakpastian global yang tinggi saat itu dikhawatirkan masih akan menyebabkan inflasi di Amerika Serikat terus tinggi. Sehingga sinyal pemangkasan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) oleh The Fed diperkirakan akan mengalami penundaan. Aliran modal keluar (capital outflow) terjadi lebih deras akibat meningkatnya tekanan di sektor keuangan.
Indeks harga saham (IHSG) mengalami pelemahan dari 7.272,8 pada Desember 2023 turun menjadi 7.063 pada Juni 2024. Sementara yield surat berharga negara (SBN) 10 tahun mencapai 7,2% dari posisi 6,5% pada Desember 2023.
Tren depresiasi rupiah masih terus berlanjut, dari Rp15.873/US$ di April 2024 menjadi Rp16.458/US$ pada Juni 2024. Bank Indonesia pun merespons kondisi tersebut dengan menaikkan suku bunga dari 6% ke 6,25% untuk stabilisasi rupiah.
Di tengah situasi yang berdampak menekan ekonomi tersebut, pemerintah menggunakan APBN untuk tetap menjaga agregat demand, antara lain melalui penyaluran program perlindungan sosial, pembayaran gaji ke-13 ASN, pemberian insentif perumahan, dan akselerasi pembangunan IKN.
Dalam laporan semester outlook APBN 2024 disebutkan bahwa APBN 2024 yang dirancang defisit 2,29% akan mengalami defisit hingga 2,7% PDB. Hal tersebut mengingat adanya tambahan belanja untuk memitigasi risiko dan melindungi masyarakat serta kontraksi yang cukup signifikan di sisi penerimaan seiring melemahnya harga komoditas unggulan.
Dampak gejolak global tak terelakkan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sedikit melemah menjadi 5,05% PDB di kuartal II-2024. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh kuat sebesar 4,93% didorong libur keagamaan dan sekolah, bantuan pangan, dan pembayaran gaji ke-13 ASN. Kontribusi investasi dan ekspor terhadap pertumbuhan juga sudah mulai menguat.
APBN tetap prudent dan konsisten jaga resiliensi ekonomi
Eskalasi konflik Timur Tengah masih memanas di kuartal III-2024. Ekonomi Tiongkok juga terus mengalami pelemahan. Namun, angin segar datang dari pemangkasan suku bunga (FFR) oleh The Fed sebesar 50 basis points (bps) untuk pertama kali sejak 2020.
Tekanan di kuartal I dan II-2024 juga turut berdampak pada sektor riil di kuartal III-2024. Hal tersebut terlihat dari PMI manufaktur yang tercatat terus berada di zona kontraksi selama lima bulan berturut-turut. Indeks PMI manufaktur Juli 2024 berada di angka 49,3; Agustus 48,9; September 49,2; Oktober 49,2; dan November 2024 di level 49,6.
Pemerintah bersinergi dengan otoritas moneter untuk meringankan dampak tekanan tersebut. APBN dioptimalkan untuk meredam guncangan. Pemerintah melakukan penambahan Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah juga memperpanjang insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk perumahan.
Selanjutnya, untuk memitigasi banjirnya produk impor, pemerintah menerapkan bea masuk guna melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) domestik. Sementara di sektor pendidikan, pemerintah melakukan tambahan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.
Tak hanya dari sisi fiskal, bauran kebijakan moneter juga turut berkontribusi mengurangi tekanan ekonomi. Dengan pemangkasan Fed Fund Rate, Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunganya dari 6,25% kembali menjadi 6% pada September 2024. Pemotongan tersebut berdampak juga pada penguatan nilai tukar rupiah menjadi Rp15.140/US$ per akhir September 2024 dan penurunan tajam yield SBN menjadi 6,4%.
Menghadapi tantangan global bertubi-tubi yang dampaknya cukup menekan perekonomian, ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh sebesar 4,95% di kuartal III-2024 dengan inflasi terkendali di rentang sasaran.
Meskipun pertumbuhan ekonomi turun tipis dibanding kuartal II-2024, seluruh komponen pengeluaran tercatat tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% dan konsumsi pemerintah 4,62%. Investasi terus menunjukkan penguatan dan tumbuh sebesar 5,15%. Ekspor tumbuh 9,09% begitupun dengan impor yang naik cukup tinggi sebesar 11,47% yang menunjukkan mulai bergairahnya kembali sektor manufaktur.
“Walaupun tekanan sangat bertubi-tubi dan sangat besar dari berbagai faktor. Entah itu faktor musim el nino, geopolitik, policy fed fund rate, perlemahan ekonomi di RRT. Namun, kita tetap bisa menjaga perekonomian kita bertahan resilien dan melindungi terutama kelompok masyarakat yang paling rentan,” papar Menkeu.
Fondasi solid untuk APBN 2025
Situasi dunia di kuartal IV-2024 masih sangat dinamis dan patut dicermati lebih lanjut. Untuk memulihkan perekonomiannya, pemerintah Tiongkok menggelontorkan stimulus fiskal dan moneter. Optimisme pemulihan ekonomi Tiongkok membawa harapan bagi mitra-mitra dagang utama.
Sementara itu, terpilihnya Donald Trump kembali sebagai Presiden Amerika Serikat akan membawa arah baru terhadap tatanan perekonomian global, mengingat karakteristik Trump yang inward looking serta serangkaian kebijakan kontroversial yang diluncurkannya pada periode pertama pemerintahannya.
Selanjutnya, tantangan perekonomian global juga datang dari krisis yang tengah dialami Perancis, Jerman, dan Inggris akibat permasalahan fiskal dan pelemahan ekonomi.
“Jadi, banyak negara yang menjadi korban dari situasi dunia yang memburuk atau melemah. Kalau Indonesia masih terjaga, kita mensyukuri. Tapi, itu juga adalah hasil kerja keras dan kerja kebijakan terutama APBN yang terus bekerja menjaga ekonomi,” kata Menkeu.
Kemenangan Trump mendorong penguatan dolar AS dan aliran modal keluar. Sektor keuangan domestik terdampak meski cukup mereda dibandingkan semester sebelumnya. Nilai tukar rupiah tercatat di akhir kuartal IV-2024 sebesar Rp16.162/US$ membaik dari Juni 2024 yang sebesar Rp16.421. Adapun rata-rata nilai tukar rupiah 2024 sebesar Rp15.847/US$.
Yield SBN 10 tahun per Desember 2024 masih kompetitif sebesar 7,0%, turun dari level tertinggi 2024 di April dan Juni yang sebesar 7,2%. Sementara itu, indeks harga saham (IHSG) mengalami tekanan terbatas yakni 7.079,9 pada Desember 2024 dari 7.063,6 pada Juni 2024.
Selanjutnya, indeks PMI manufaktur Indonesia akhirnya kembali ke zona ekspansif pada Desember 2024 yaitu di level 51,2. Inflasi juga mampu terjaga rendah sebesar 1,57% meskipun telah diperhadapkan dengan tekanan harga pangan dan depresiasi rupiah.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati meyakini inflasi yang rendah tersebut merupakan hasil kebijakan bersama tim pengendali inflasi pusat maupun daerah bersama Bank Indonesia. Kementerian Keuangan juga memberikan insentif fiskal bagi pemerintah daerah untuk mengawasi dan menjaga harga tetap stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi.
Kondisi ekonomi yang kondusif mendorong optimalisasi kinerja APBN 2024.
Pada kuartal IV-2024, pemerintah juga melaksanakan anggaran untuk transisi pemerintahan dan mendukung program hasil terbaik cepat atau ‘quick win’ pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program quick win tersebut antara lain terdiri dari program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.
Dengan membaiknya penerimaan negara di akhir 2024 serta terjaganya kualitas serta efisiensi belanja, pemerintah berhasil mengendalikan defisit sesuai rancangan awal APBN 2024 yakni sebesar 2,29% PDB. Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.842,5 triliun dan belanja negara Rp3.350,3 triliun.
Kinerja APBN 2024 yang sehat mampu menjadi landasan yang kuat untuk pelaksanaan APBN 2025.
“Jadi betapa kita melihat tadi 2,29 desain awal (defisit) memburuk ke 2,7 dan kita mengembalikan lagi pada kondisi yang baik yaitu APBN kembali dijaga defisitnya di 2,29% yang menjadi fondasi bagi kesehatan apbn untuk mendukung dari kerja pemerintahan terpilih,” jelas Menkeu.
Di samping itu, beberapa indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Di antaranya pasar tenaga kerja nasional yang tercatat melakukan penciptaan lapangan kerja bagi 4,78 juta pekerja di 2024. Adapun pekerja formal berstatus buruh/karyawan meningkat signifikan dari 52,8 juta pekerja di 2023 menjadi 56,2 juta pekerja di 2024.
Berbagai perbaikan dan mitigasi risiko yang dilakukan melalui APBN 2024 juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,36% di 2023 menjadi 9,03% di 2024. begitupun dengan tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dari 1,12% di 2023 menjadi 0,83% di 2024.
Tak hanya itu, ketimpangan (rasio gini) membaik dari 0,388 di 2023 menjadi 0,379 di 2024. Sementara tingkat pengangguran juga berkurang dari 5,32% di 2023 menjadi 4,91% di 2024.
“Ini adalah hasil kerja bersama dan terutama APBN yang terus bekerja luar biasa keras melindungi masyarakat dan ekonomi,” ungkap Menkeu.
Dengan dukungan APBN yang solid dan kredibel, ekonomi domestik resilien menghadapi tantangan bertubi-tubi dari ketidakpastian global. Menkeu Sri Mulyani Indrawati memprediksi ekonomi Indonesia 2024 tumbuh sebesar 5,0%.
“Kita estimasi masih ada di sekitar 5%, sehingga keseluruhan tahun untuk keseluruhan tahun gross kita perkirakan masih ada di 5%,” pungkas Menkeu.
sumber Kemenkeu RI
oleh CS. Purwowidhu
DOWNLOAD APLIKASI .>> Surya Media Indonesia <<
Ijinkan Instal di handphone saat selesai pengunduhan
BACA JUGA : DAFTAR MENU BACA
Tidak ada komentar